BKF Sebut Instrumen Keuangan Sosial Islam Terkumpul Rp34 Triliun pada 2023
Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan sambutannya dalam hari kedua pelaksanaan 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Foto: ANTARA/Uyu Septiyati Liman.JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyatakan bahwa jumlah instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang terkumpul sepanjang tahun lalu mencapai lebih dari Rp34 triliun.
"Melihat perkembangan zakat, wakaf, dan instrumen keuangan sosial keagamaan lainnya yang telah terkumpul lebih dari Rp34 triliun selama 2023, jelas ada potensi pertumbuhan dan dampak yang sangat besar di masa mendatang," kata Febrio Kacaribu dalam 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Jakarta, Jumat (4/10).
Dia mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan berbagai kebijakan, sistem, serta inisiatif untuk mendukung pengumpulan dan penyaluran berbagai instrumen keuangan sosial syariah tersebut.
Salah satunya adalah melalui penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk yang merupakan investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh nazhir (badan pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dia menuturkan inisiatif penerbitan sukuk tersebut berhasil memenangkan penghargaan dalam pertemuan tahunan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IsDB) tahun lalu.
"Prinsip keuangan publik Islam dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi struktural, mempromosikan inklusi keuangan, dan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, sekaligus mengeksplorasi berbagai inovasi keuangan, seperti melalui mekanisme Cash Waqf Linked Sukuk," ujar Febrio.
Dia mengatakan, kini pemerintah berupaya untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi inovasi berdasarkan lebih banyak prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan publik Islam untuk pembangunan ekonomi nasional.
Menurutnya, hal tersebut diperlukan mengingat kini kondisi ekonomi global berada pada titik kritis akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, risiko keuangan, serta fragmentasi ekonomi.
"Mempertimbangkan situasi tersebut, keuangan publik Islam tidak hanya menawarkan model alternatif dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendekatan holistik dan etis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," imbuhnya.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat bahwa realisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada 2023 melebihi target, yakni sebesar Rp31 triliun.
"Dari apa yang kami kumpulkan melalui pengelolaan zakat di Baznas mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tiap tahun meningkat rata-rata 30 persen," kata Ketua Baznas RI Noor Achmad dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/7).
Sementara pada tahun ini, Baznas menargetkan perolehan zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp41 triliun.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Antara
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Indonesia Tunda Peluncuran Komitmen Iklim Terbaru di COP29 Azerbaijan
- 2 Sejumlah Negara Masih Terpecah soal Penyediaan Dana Iklim
- 3 Penerima LPDP Harus Berkontribusi untuk Negeri
- 4 Ini Kata Pengamat Soal Wacana Terowongan Penghubung Trenggalek ke Tulungagung
- 5 Ini yang Dilakukan Kemnaker untuk Mendukung Industri Musik
Berita Terkini
- Gerak Cepat, Gulkarmat Kerahkan 75 Personel Padamkan Rumah yang Terbakar di Kampung Bahari
- Beijing Kecam Tindakan Pemerintah AS yang Batasi Visa Pejabat Hong Kong
- Mengagetkan Cawagub DKI Suswono Tidak Bisa Mencoblos di Pilkada Jakarta, Ternyata Ini Penyebabnya
- Waspada yang Akan Bepergian, Hujan Ringan hingga Deras Disertai Petir Mengguyur Indonesia Pada Sabtu
- Rute baru Kereta Cepat Whoosh