Gernas BBI I Presiden Minta BI Kawal Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik
Presiden Minta Pembelian Produk Lokal Melalui KKP Dikawal
Foto : ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
PELUNCURAN KARTU KREDIT PEMERINTAH I Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur BI, Perry Warjiyo (kiri), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menko Marives, Luhut Binsar Panjaitan (kanan) menekan tombol saat Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Domestik dan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Antarnegara di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta, Senin (29/8). Kartu Kredit Pemerintah tersebut akan memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah. Saat ini interkoneksi QRIS didukung 85 penyelenggara QRIS dan 23 juta merchant.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan KKP Domestik sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, pada tahap awal akan dilakukan melalui interkoneksi QRIS guna memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah. "Ini menggunakan transaksi nontunai terhadap belanja pemerintah di pusat dan daerah untuk mencintai produk dalam negeri," katanya.
Inpres Nomor 2 Tahun 2022 sendiri adalah tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perry menjelaskan tahap awal implementasi KKP Domestik melalui QRIS dilakukan mengingat interkoneksi QRIS hingga kini sudah didukung 85 penyelenggara QRIS dan 20,3 juta merchant. QRIS juga sudah dikembangkan untuk mendukung Gernas BBI dan Gerakan Nasional Bangga Wisata Indonesia, khususnya bagi pelaku UMKM untuk dapat bertransaksi secara digital.
Langkah Maju
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini
Komentar
()Muat lainnya