Gernas BBI I Presiden Minta BI Kawal Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik
Presiden Minta Pembelian Produk Lokal Melalui KKP Dikawal
Foto : ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
PELUNCURAN KARTU KREDIT PEMERINTAH I Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur BI, Perry Warjiyo (kiri), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menko Marives, Luhut Binsar Panjaitan (kanan) menekan tombol saat Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Domestik dan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Antarnegara di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta, Senin (29/8). Kartu Kredit Pemerintah tersebut akan memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah. Saat ini interkoneksi QRIS didukung 85 penyelenggara QRIS dan 23 juta merchant.
» Presiden berharap komitmen kementerian/ lembaga membelanjakan 800 triliun rupiah untuk produk lokal benar-benat terealisasi.
» Kartu Kredit Domestik Pemerintah akan mempercepat dan mempermudah pembayaran barang dan jasa.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank Indonesia (BI) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) mengawal pembelian produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik.
Jokowi berharap KKP Domestik sebagai alat pembayaran dengan kartu atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, bisa mempercepat proses pembayaran.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini
Komentar
()Muat lainnya