Presiden Minta Pembelian Produk Lokal Melalui KKP Dikawal

Kepala Negara dalam peluncuran KKP Domestik dan sistem pembayaran cepat atau Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) antarnegara yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (29/8), mengatakan kalau dulu pembayarannya mundur, dengan kartu tersebut semestinya begitu bertransaksi sudah langsung masuk ke rekening supplier barang dan jasa.

Apalagi pemerintah juga tengah berupaya agar penggunaan produk-produk dalam negeri betul-betul ditaati bersama, sehingga belanja pemerintah, perusahaan BUMN, pemerintah daerah, semuanya mengarah pada pembelian produk-produk dalam negeri.

"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali, kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor," tegas Presiden.

Jokowi juga mengatakan telah menyampaikan berulang kali kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), agar sistem yang mengawal pembelian produk lokal segera diselesaikan dan semua daerah memiliki semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri.

"Kemarin yang sudah komitmen lebih dari 800 triliun rupiah, realisasi sudah lebih dari 400 triliun rupiah, sudah lebih dari target. Tapi kalau bisa masuk ke 800 triliun rupiah, dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan," papar Kepala Negara.
Halaman Selanjutnya....