Presiden Korsel Kembali Tolak Panggilan Penyelidikan Darurat Militer
Arsip foto - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.
Foto: ANTARA/anadoluIstanbul - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Rabu (25/12) kembali menolak panggilan dari penyidik yang sedang menyelidiki peristiwa menjelang deklarasi darurat militer singkat pada 3 Desember, lapor Yonhap News.
Penolakan itu merupakan yang ketiga kalinya bagi Yoon (63) untuk menghadiri pemeriksaan.
Menghadapi dakwaan pemberontakan dan pengkhianatan, Yoon saat ini diskors dari jabatannya setelah parlemen memakzulkannya pada 14 Desember.
Ia kini menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, yang akan menggelar sidang pertama pada Jumat (27/12) mendatang.
Yoon diminta hadir untuk pemeriksaan oleh tim gabungan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), kepolisian, dan Kementerian Pertahanan di Gwacheon, selatan Seoul, ibu kota Korea Selatan.
CIO berencana menunggu kemungkinan kehadiran Yoon hingga malam hari ini.
Jika ia tetap tidak muncul, tim penyidik diperkirakan akan memutuskan langkah lebih lanjut paling cepat pada Kamis, seperti mengirimkan panggilan ketiga atau mengajukan surat perintah penangkapan.
Sebelumnya, Yoon menolak panggilan dari CIO pekan lalu, serta panggilan serupa dari kejaksaan.
Sementara Yoon tidak dapat melaksanakan tugas kepresidenannya, urusan kenegaraan dijalankan oleh presiden sementara sekaligus Perdana Menteri Han Duck-soo.
Berita Trending
- 1 Hati Hati, Banyak Pengguna yang Sebarkan Konten Berbahaya di Medsos
- 2 Ayo Terbitkan Perppu untuk Anulir PPN 12 Persen Akan Tunjukkan Keberpihakan Presiden ke Rakyat
- 3 Cegah Pencurian, Polres Jakbar Masih Tampung Kendaraan Bagi Warga yang Pulang Kampung
- 4 Buruan, Wajib Pajak Mulai Bisa Login ke Coretax DJP
- 5 Tanda-tanda Alam Apa Sampai Harimau Sumatera Muncul di Pasaman dengan Perilaku Unik
Berita Terkini
- Kemensos Akan Perkuat Program Pemberdayaan Sosial Lewat Peningkatan Usaha
- Ketua Bawaslu Minta Sentra Gakkumdu Dirumuskan Lagi, Ini Alasannya
- Presiden Prabowo Ajak Masyarakat Jadikan Semangat Natal Wujudkan Indonesia yang Damai, Rukun, dan Sejahtera
- Harus Realistis, Tunda Tarif PPN 12%
- 19 Ribu Warga Padati Monas saat Libur Natal