Politik "Kelas Asongan"

Kerawanan akan semakin kuat, jika muncul gerakan politik kelas asongan lain yang menentangnya dengan menggelar aksi tandingan. Kerawanan betul-betul meresahkan masyarakat sehingga sejumlah toko segera ditutup. Kondisi ini sangat merugikan banyak pihak. Maka, tak heran, sering muncul penolakan gerakan tagar tersebut menggelar aksi di sejumlah daerah.

Dengan demikian, jika kubu yang didukung atau merasa diuntungkan oleh gerakan politik asongan ternyata kalah dalam Pilpres 2019, bisa diduga salah satu faktor penyebabnya karena keberadaan gerakan tersebut. Mereka tidak mendapat simpati masyarakat luas. Mereka hanya didukung petualang-petualang politik tertentu yang jumlahnya kecil.

Sering terdengar gerutuan masyarakat. Warga mengomentari gerakan politik tersebut, "Ingin mengganti presiden kok ugal-ugalan. Andai didukung banyak rakyat, mereka pasti semakin ugal-ugalan. Apa jadinya bangsa dan negara ini andai pihak ugal-ugalan menang pemilu dan berkuasa?"

Layak dicatat, kesan ugal-ugalan identik dengan tidak peduli etika. Contohnya, mengibarkan kaos bertanda tagar tersebut dalam acara prosesi ritual haji di Mekah, belum lama ini. Tindakan ini sempat viral, tapi langsung dikecam banyak pihak. Atau menempelkan stiker tagar dalam kemasan air zam-zam yang juga langsung menuai kecaman luas.

Bisa saja pelaku politik kelas asongan tidak menyadari perilakunya yang dianggap ugal-ugalan. Jika betul demikian, tentu akan makin merugikan pihak yang didukungnya, yang semula merasa diuntungkan. Jika jumlah pelaku dan pendukung politik kelas asongan yang ugal-ugalan hanya tujuh juta orang, mana mungkin memenangkan kubu yang bertarung dalam Pilpres 2019. Pemenang Pilpres 2019 perlu 100 juta suara. Kubu-kubu yang hendak bertarung di Pilpres 2019, pasti tak suka gerakan tagar tersebut. Malahan dukungan tagar tersebut bisa menjadi bumerang. Sebab mayoritas rakyat menilainya tak layak dipilih karena sudah nyata-nyata mendukung gerakan politik ugal-ugalan.
Halaman Selanjutnya....