Transisi Energi | Pada 2007, Perubahan Iklim Belum Jadi Perhatian Para Menkeu dari Berbagai Negara
“Political Will" Atasi Perubahan Iklim Masih Lemah
Foto : ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA
REALISASI PLTS | Petugas memeriksa panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (26/8). Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kuota PLTS atap untuk tahun ini hampir habis, dari kuota total 901 MW hanya tersisa sekitar 60-90 MW.
Pembangunan masif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di kawasan industri atas nama pertumbuhan ekonomi masih didukung oleh rangkaian kebijakan.
JAKARTA - Pemerintah terus mengeklaim keberhasilan RI menginisiasi gerakan mengatasi perubahan iklim. Padahal, faktanya proses transisi energi di dalam negeri stagnan.
Bahkan, pemerintah terlihat masih setengah hati dalam mendorong transisi energi. Sebab, pemerintah masih mendukung pembangunan pembangkit listrik dari energi kotor batu bara.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, membantah pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyebutkan Indonesia menjadi negara pertama atau inisiator yang membahas masalah perubahan iklim (climate change) dari sisi ekonomi dan finansial.
Sebenarnya, kata Bhima, isu perubahan iklim sudah dibahas sejak adanya Protokol Kyoto pada 1992 dan Conference of the Parties (COP) Pertama pada 1995 di Berlin, Jerman.
Baca Juga :
Transisi Energi Masih Lamban
Bahkan menurut dia, sebelum itu sudah banyak kegiatan terkait kerja sama penanganan perubahan iklim. Jika ditarik sejak adanya Perjanjian Paris Agreement pada 2016, tingkat emisi karbon dan produksi batu bara Indonesia terus meningkat.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini
Komentar
()Muat lainnya