“Political Will" Atasi Perubahan Iklim Masih Lemah
REALISASI PLTS | Petugas memeriksa panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (26/8). Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kuota PLTS atap untuk tahun ini hampir habis, dari kuota total 901 MW hanya tersisa sekitar 60-90 MW.
"Sampai sekarang, Indonesia belum juga menjalankan pajak karbon," ujarnya kepada Koran Jakarta, Selasa (27/8).
Hingga saat ini, papar dia, pembangunan masif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di kawasan industri atas nama pertumbuhan ekonomi masih didukung oleh rangkaian kebijakan.
"Ini bukti pemerintah sering kali mengumbar klaim keberhasilan, padahal banyak komitmen iklim tidak dijalankan. Political will di Indonesia soal iklim masih sangat rendah," tegas Bhima.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Edy Soeparno, mengungkapkan pemerintah bersama DPR RI sangat serius mendorong transisi energi, bahkan sebagai bentuk keseriusannya pengembangan hilirisasi dari sumber daya alam (SDA) Indonesia akan terus mengedepankan sektor energi hijau. Pengembangan produksi SDA di Indonesia saat ini masuk tahap hilirisasi.
"Tentu dengan berbasis energi terbarukan, energi hijau dengan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya