“Political Will" Atasi Perubahan Iklim Masih Lemah
REALISASI PLTS | Petugas memeriksa panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (26/8). Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kuota PLTS atap untuk tahun ini hampir habis, dari kuota total 901 MW hanya tersisa sekitar 60-90 MW.
Bahkan, lanjut Edy, dalam rangka mengusung energi hijau tersebut, saat ini DPR RI bersama pemerintah tengah menyusun dan menyelesaikan undang-undang energi baru dan terbarukan. Hal itu sebagai komitmen Indonesia menggunakan energi lebih bersih dan berkesinambungan.
Tambahan Beban
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pada 2007 tidak ada satu pun menteri keuangan dari berbagai negara yang bicara perubahan iklim. Apalagi pada 2008, 2009 ketika dunia dihadapkan pada krisis finansial global.
"Jadi, seolah-olah climate change itu tambahan beban. Sehingga buat kita Indonesia untuk menjadi the first initiator untuk mulai mengundang para menteri-menteri keuangan dan menteri pembangunan bicara climate change," kata Sri Mulyani.
Dia menjelaskan, hal itu bermula pada 2007 saat Indonesia menjadi tuan rumah dari Conference of the Parties (COP) ke-13 di Bali. Sri Mulyani yang saat itu sudah menjadi menteri keuangan, kemudian diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) United Nations Special Envoy agar menteri keuangan mulai hosting para menkeu dan menteri pembangunan untuk bicara climate change di dalam CPO meeting.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya