Pilkada Lahirkan Pemimpin Progresif

Apa yang disebut Myrdal itu juga sebenarnya tergolong kritik cerdas terhadap setiap pelayan masyarakat, atau birokrat (negara). Daerah akan mampu menjalankan misi agungnya, apabila mempunyai birokrat yang kuat dalam mengemban layanan publik, yang selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan.

Itu menunjukkan, bahwa agenda pembangunan daerah kedepan yang diusung oleh kandidat pemimpin daerah tidaklah ringan. Sosok yang berani mencalonkan pemimpin daerah harus memetakan atau mengagendakan pekerjaan besar secara progresif yang akan dijalaninya saat nanti terpilih.

Pimpinan terpilih nantinya punya kewajiban mengajak rakyat bangkit membangun negeri atau "membangkitkan" etos juangnya dalam memajukan bangsa. Pemimpin terpilih harus memperingatkan dengan "radikal" mesin-mesin kekuasaannya supaya menjadi mesin birokrasi yang militan, andal, atau berintegritas moral tinggi. Kalau pemimpin terpilih terus berupaya membangkitkan" etos juang progresifitasnya, maka kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat bukan lagi utopia.

Selama ini misalnya, masyarakat secara umum tidaklah mengerti bahasa kuantifikasi dan obyektifitas APBD. Selain mereka tidak paham lika-liku politik anggaran atau sirkulasi keuangan daerah dan peruntukannya ini, mereka juga terbiasa menikmati kehidupan tanpa banyak menuntut, alias setia pada pakem sabdo pandito ratu yang disosialisasikan sang pemimpin, termasuk ketika dihadapkan pada pesta demokrasi.

Pilkada serentak yang digelar 27 Juni ini seharusnya digunakan rakyat mengubah pakem itu. Rakyat tidak boleh pasip hanya menerima", tetapi harus benar-benar mengkritisi berbagai virus yang ada maupun dimungkinkan terjadi dan mereka dalam ekologi pemerintahan.
Halaman Selanjutnya....