Perjalanan Reformasi Agraria

Pemerintah perlu antisipasi. Para buruh perkebunan yang juga masyarakat sekitar perkebunan sangat membutuhkan lahan. Area perkebunan yang luas mestinya didistribusikan. Bangun kemitraan melalui koperasi mereka dengan pengusaha. Investasi dapat dikembalikan penerima lahan seperti halnya pembiayaan program pola PIR. Dengan demikian, akan terjalin interaksi sosial dan ekonomi untuk kelangsungan usaha-usaha perkebunan besar.

Seharusnya reforma agraria di samping distribusi lahan kepada petani atau masyarakat juga disertai pemberian hak atas tanah. Hal ini tidak mungkin dilakukan pada areal hutan. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk tambah sulit mengendalikan pemakai lahan hutan.

Reformasi agraria hanya dapat diwujudkan manakala pemerintah fokus untuk mengevaluasi dan melaksanakan perundang-undangan dan peraturan tentang kepemilikan luas maksimum atas lahan. Penataan kembali lahan yang telah dikuasai secara berlebihan para pengusaha khususnya di perkebunan kelapa sawit, pengembangan perumahan dan perhotelan.

Begitu pula pemberian hak atas tanah, BPN harus siap mengoreksi mekanisme dan prosedur serta waktu penyelesaian sertifikat. Percepatan sertifikat dan penghapusan pungli telah menjadi perintah presiden. BPN harus membuktikan komitmennya, tidak hanya wacana atau slogan reformasi agraria dengan jutaan hektare.

Penulis mantan Direktur Bina Usaha/Pengolahan Perkebunan
Halaman Selanjutnya....