Perjalanan Reformasi Agraria

Perlu Lahan

Di BPN walaupun sudah membayar biaya pengukuran sesuai ketetapan, namun juru ukur kadang-kadang ada yang masih minta biaya 1.000.000 rupiah per kavling/persil perumahan. Sertifikat memang sangat didambakan masyarakat. Namun sesungguhnya yang sangat diperlukan adalah lahan untuk tempat usaha terutama para buruh tani, pekebun, peternak, dan usaha lainnya.

Karena itu, reformasi agraria ini mesti mampu menata ulang kepemilikan khususnya bidang perkebunan kelapa sawit. Kepemilikan ratusan ribu hektare lahan dari beberapa korporasi besar yang telah menyimpang dari UUPA dan land reform.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1999 sebagai produk awal Era Reformasi. Pada sisi lain, kepemilikan lahan yang berlebihan ibarat api dalam sekam. Masalah sosial mendatang tidak akan dapat dihindari saat masa HGU habis waktunya dan penduduk makin bertambah.

Belajar atas HGU PTPN VII di Gunung Mas dan Cikopo Selatan. Awalnya dibangun jauh dari masyarakat. Yang terjadi sekarang sebagian telah diokupasi masyarakat dengan modus tanah mereka alias tanah adat.
Halaman Selanjutnya....