Perempuan dan Politik Indonesia

Peringatan Hari Kartini tahun 2019 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, masyarakat di seluruh Indonesia dan yang tinggal di berbagai belahan dunia, baru saja menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu serentak yang dilaksanakan 17 April lalu.

Gaung pemilu tersebut masih sangat dirasakan, apalagi masyarakat menanti hasil akhir resmi dari penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu perjuangan Kartini yang sangat penting dan fenomenal adalah emansipasi perempuan.

Sudah lebih satu abad sejak Kartini wafat, 1904, perjuangan Kartini telah membuahkan hasil yang luar biasa bagi perempuan Indonesia khususnya dan tentunya bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia mengingat akses berbagai informasi dan jabatan bagi perempuan kini sangat terbuka. Bahkan, peran perempuan dalam berbagai sektor sangat dominan.

Karena emansipasi, maka partisipasi perempuan Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan cukup tinggi, termasuk dalam bidang politik dan khususnya lagi dalam penyelenggaraan pemilu serentak yang telah berhasil menorehkan prestasi luar biasa mengingat Indonesia berhasil menggelar pemilu serentak dengan pemilih berjumlah lebih 192 juta orang dengan puluhan ribut tempat pemungutan suara.

Berbicara mengenai peran perempaun dalam pemilu serentak ini, kita bisa melihat dari Dafatr Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU dari hasil perbaikan sebanyak tiga kali, maka jumlah pemilih perempuan lebih banyak ketimbang pemilih laki-laki. Tepatnya jumlah pemilih perempuan 95.406.271, sedangkan pemilih laki-laki di bawah angka tersebut yakni 190.779.969.

Dari jumlah pemilih ini saja bisa disimpulkan bahwa perempuan sangat menentukan keberhasilan pemilu, baik untuk pemilu presiden maupun pemilu legislatif.

Selain unggul dari sisi jumlah pemilih, peran perempuan juga terlihat dari sisi penyelenggara, di KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdapat anggota dari unsur perempuan. Artinya, perempuan ikut mengatur dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilu serentak.

Kemudian, kita melihat dari sisi peserta dalam hal ini calon anggota legislatif baik di tingkat pusat dan daerah, juga yang maju dalam perebutan kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sementara di pilpres, dua pasangan yang bertarung semuanya laki-laki.

Besarnya jumlah caleg perempuan tak lepas dari komitmen dan keberpihakan Indonesia pada perempuan yang diperjuangkan dalam aksi affirmative action yang kemudian tertuang resmi dalam UU Pemilu.

Dalam kaitan ini, semua partai harus minimal mencalonkan 30 persen calegnya adalah perempuan. Bukan hanya penyelenggara dan peserta, kita bisa melihat dalam masa kampanye yang panjang kemarin, perempuan pun cukup berperan di barisan tim sukses (pasangan capres dan caleg), relawan, dan yang cukup penting, barisan pemantau proses pelaksanaan pemilu dan pengawasan penghitungan suara.

Dari rangkaian proses pemilu serentak ini, kita melihat betapa peran perempuan sangat penting sekali. Mereka sangat intens terlibat dalam setiap proses, bahkan suara perempuan ini bergaung jauh melebih suara kaum lakilaki.

Mengapa bisa begitu, Kartini telah memberikan landasan dan filosofi yang kuat bahwa perempuan setara atau sederajat dengan laki-laki dan kesadaran untuk merealisasikan perannya sangat tinggi. Nah, semangat untuk ikut aktif dan mengawasi jalannya proses pemilu serentak dari kaum perempuan ini harus diapresiasi tinggi.

Dan selanjutnya, pemerintah harus melihat ini sebagai suatu kebangkitan perempuan Indonesia untuk maju dan ikut aktif dalam proses bernegara dan berbangsa. Jika kita melihatnya lebih kompleks, semangat politik yang tinggi dari kaum perempuan ini tak lepas dari kemajuan pendidikan yang telah mereka peroleh.