Penyelesaian dan Status Lahan di IKN Lewat Perpres

Skema yang dipersiapkan pemerintah berupa relokasi dan ganti rugi bagi masyarakat yang menerima lahannya digunakan untuk pembangunan IKN. Akan tetapi, apabila tidak terjadi kesepakatan, Otorita IKN akan mengalihkan lokasi pembangunan.

Raja Juli menjelaskan kepastian hukum dari status lahan tersebut penting untuk menghapus keraguan investor dalam proses pembangunan IKN. Usai menerima penugasan baru tersebut, Raja Juli segera menyusun sistem kerja yang sejalan dengan arahan Presiden serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Basuki menegaskan pihaknya juga melanjutkan dan mempercepat program-program yang telah dibuat oleh Otorita IKN. Upaya percepatan itu juga mencakup percepatan investasi di IKN. "Makanya saya ingin mempercepat itu, kita kerjakan aja secepatnya terutama basic-nya yakni status tanah di IKN," kata Basuki. Ant/S-2