Penguasa Baru Suriah Mulai Bentuk Kabinet

DAMASKUS - Sebuah narasumber resmi pada Sabtu (20/12) mengatakan bahwa penguasa baru Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, tokoh terkemuka dalam pemberontakan yang menggulingkan Bashar al-Assad, sebagai menteri pertahanan dalam pemerintahan transisi.

Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan 600, adalah tokoh senior dalam kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang memimpin operasi untuk menggulingkan Assad bulan ini.

Pemberontak Suriah menguasai Damaskus pada 8 Desember, memaksa Assad melarikan diri setelah lebih dari 13 tahun perang saudara dan mengakhiri kekuasaan keluarganya selama puluhan tahun.Perang saudara di Suriah sendiri dilaporkan telah menewaskan ratusan ribu orang, menyebabkan salah satu krisis pengungsi terbesar di zaman modern, serta mengakibatkan kota-kota dibom menjadi puing-puing serta ekonominya terkikis akibat sanksi global.

“Dia memimpin sejumlah operasi militer selama revolusi Suriah,” kata narasumber itu.

Perdana Menteri Mohammed al-Bashir pekan lalu mengatakan bahwa kementerian pertahanan akan direstrukturisasi dengan memasukkan mantan faksi pemberontak dan perwira yang membelot dari tentara Assad.

Penunjukkan Abu Qasra terjadi setelah sebelumnya penguasa baru Suriah mengangkat seorang menteri luar negeri. “Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang membawa perdamaian dan stabilitas," ungkap seorang narasumber dalam pemerintahan baru Suriah.

“Komando umum mengumumkan pencalonan Assaad Hassan al-Shibani untuk jabatan menteri luar negeri di pemerintahan Suriah yang baru,” kata sebuah pernyataan seperti dikutip dari kantor berita resmi Suriah, SANA. “Ia bergabung dengan revolusi Suriah pada tahun 2011 dan mengambil bagian dalam mendirikan Pemerintahan Keselamatan,” ungkap pernyataan yang diposting di Telegram.

Pemerintah Keselamatan, yang memiliki kementerian, departemen, otoritas peradilan dan keamanan, didirikan pada tahun 2017 untuk membantu orang-orang yang terputus dari layanan negara. Sebagian besar menteri baru di Suriah saat ini berasal dari apa yang disebut Pemerintah Keselamatan itu.

Fokuskan Rekonstruksi

Kantor berita SANA juga melaporkan bahwa pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa aliasAbu Mohammed al-Jolani, telah membahas langkah-langkah untuk bentuk institusi militer di Suriah baru dalam pertemuan dengan faksi-faksi bersenjata pada Sabtu.

Kelompok Sharaa adalah bagian dari al-Qaeda hingga ia memutuskan hubungan pada 2016. Kelompok ini telah terkurung di Idlib selama bertahun-tahun hingga melancarkan serangan pada akhir November, menyapu kota-kota di Suriah barat dan ke Damaskus ketika tentaranya melebur.

Sharaa telah bertemu dengan sejumlah utusan internasional pada pekan ini. Dia mengatakan fokus utamanya adalah pada rekonstruksi dan mencapai pembangunan ekonomi dan dia tidak tertarik untuk terlibat dalam konflik baru.

Saat bertemu dengan delegasi dari Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/12) lalu, Sharaa bahkan berkata bahwa pemerintahan baru Suriah ingin berkontribusi pada perdamaian regional dan membangun kemitraan strategis yang istimewa dengan negara-negara di wilayah tersebut.

“Rakyat Suriah berdiri pada jarak yang sama dengan semua negara dan pihak-pihak di kawasan ini dan bahwa Suriah menolak polarisasi apapun,” tegas Sharaa.

AS dan kekuatan Barat lainnya, serta banyak warga Suriah, senang melihat kelompok pemberontak yang dipimpin HTS bisa menggulingkan Assad, tetapi masih ragu apakah kelompok pemberontak akan menerapkan aturan Islam yang ketat atau menunjukkan fleksibilitas dan bergerak menuju demokrasi.

Washington DC diketahui pernah menetapkan Sharaa sebagai teroris pada tahun 2013, dengan mengatakan bahwa al-Qaeda di Irak telah menugaskannya untuk menggulingkan pemerintahan Assad dan menegakkan hukum syariah Islam di Suriah.

Para pejabat AS mengatakan pada Jumat lalu bahwa Washington DCakan mencabut imbalan hadiah sebesar 10 juta dollar AS untuk penangkapannya. AFP/ST/I-1