Pencegahan Korupsi - Lembaga Unit Pengadaan Harus Mandiri
Pengadaan Barang dan Jasa Paling Rawan Korupsi
Foto : ANTARA / Wahyu Putro A
rapat koordinasi - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri), Kepala Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo (tengah) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang juga Ketua Asosiasi Sekda se-Indonesia Sri Puryono seusai rapat koordinasi di Gedung KPK Jakarta, Senin (5/3).
KPK terus berupaya mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa dengan memperbaiki sistemnya. Itu dilakukan karena pengadaan barang dan jasa paling rawan korupsi.
JAKARTA -Pengadaan barang dan jasa menjadi titik paling rawan pidana korupsi. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mencegah tindak pidana korupsi menyangkut pengadaan barang dan jasa dengan memperbaiki sistem.
"Kalau terkait pencegahan korupsi, ini kan tugas KPK. Upaya kami dari memperbaiki sistemnya, kemudian mempercepat kelembagaannya, yaitu unit layanan pengadaan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/3).
Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Mohammad Zaki Alatas
Komentar
()Muat lainnya