Pemprov Perlu Dialog sebelum Penetapan UMP

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jakarta sebaiknya menggelar dialog secara tripartit sebelum menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta Tahun 2025. “Tripartit terdiri dari pemprov, buruh, dan pengusaha,” tandas anggota Komisi B DPRD Jakarta, Francine Widjojo, Selasa (3/12).

Menurut Francine, langkah ini dilakukan agar tak ada pihak yang merasa keberatan dengan nilai UMP Jakarta 2025. “Pemprov Jakarta wajib mengakomodasi peraturan pemerintah pusat,” tandasnya. Namun, penting juga bagi Pemprov untuk memastikan implementasinya berjalan baik dengan berdialog tripartite.

Dewan akan mengawal penyusunan UMP Jakarta yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta. Komisi B adalah mitra kerja Disnakertransgi. Di sisi lain, Francine menilai kenaikan UMN 2025 hingga 6,5 persen merupakan langkah positif. Ini diharapkan dapat menyejahterakan pekerja dan menjaga keberlanjutan dunia usaha.

Kenaikan UMN, juga dinilai wajar untuk diterapkan para pengusaha. Kesejahteraan pekerja juga dijamin melalui program pemerintah. Dia berharap kenaikan UMPbisa memperbaiki kesejahteraan buruh.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan akan naik 6,5 persen. Prabowo mengklaim kenaikan upah minimum 2025 ini sudah ideal dari segi daya beli pekerja dan daya saing usaha. ? Ant/G-1