Pemprov Perlu Dialog sebelum Penetapan UMP
Sejumlah pekerja menjahit kaos pesanan di Jakarta.
Foto: ANTARA/Idlan Dziqri MahmudiJAKARTA – Pemerintah Provinsi Jakarta sebaiknya menggelar dialog secara tripartit sebelum menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta Tahun 2025. “Tripartit terdiri dari pemprov, buruh, dan pengusaha,” tandas anggota Komisi B DPRD Jakarta, Francine Widjojo, Selasa (3/12).
Menurut Francine, langkah ini dilakukan agar tak ada pihak yang merasa keberatan dengan nilai UMP Jakarta 2025. “Pemprov Jakarta wajib mengakomodasi peraturan pemerintah pusat,” tandasnya. Namun, penting juga bagi Pemprov untuk memastikan implementasinya berjalan baik dengan berdialog tripartite.
Dewan akan mengawal penyusunan UMP Jakarta yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta. Komisi B adalah mitra kerja Disnakertransgi. Di sisi lain, Francine menilai kenaikan UMN 2025 hingga 6,5 persen merupakan langkah positif. Ini diharapkan dapat menyejahterakan pekerja dan menjaga keberlanjutan dunia usaha.
Kenaikan UMN, juga dinilai wajar untuk diterapkan para pengusaha. Kesejahteraan pekerja juga dijamin melalui program pemerintah. Dia berharap kenaikan UMPbisa memperbaiki kesejahteraan buruh.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan akan naik 6,5 persen. Prabowo mengklaim kenaikan upah minimum 2025 ini sudah ideal dari segi daya beli pekerja dan daya saing usaha. ? Ant/G-1
Berita Trending
- 1 Rilis Poster Baru, Film Horor Pabrik Gula Akan Tayang Lebaran 2025
- 2 Presiden Prabowo Meminta TNI dan Polri Hindarkan Indonesia jadi Negara yang Gagal
- 3 Tayang 6 Februari 2025, Film Petaka Gunung Gede Angkat Kisah Nyata yang Sempat Viral
- 4 Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Sebut JETP Program Gagal
- 5 Danantara Jadi Katalis Perekonomian Nasional, Asalkan...
Berita Terkini
- Terpidana Mati Serge Areski Atlaoui Dipulangkan ke Prancis
- PGN Pasok Gas Bumi di SPPG Gagaksipat Boyolali, Dukung 6.000 Porsi MBG per Hari
- Trump Ungkap AS akan Ambil Alih Jalur Gaza untuk Ciptakan “Riviera di Timur Tengah”
- Pemda Bisa Alokasikan Dana Khusus Bagi Seklah Swasta Dalam SPMB
- Rektor ITB Sebut Rencana Kampus Kelola Tambang Butuh Studi Komprehensif