
Pemkab Bekasi Jaga Kemandirian Ekonomi Warga
Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja (kemeja hitam) saat meninjau pelayanan publik di Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Bekasi Cikarang, Selasa (25/2).
Foto: ANTARA/Pradita Kurniawan SyahBEKASI – Kemandirian ekonomi seluruh warga Kabupaten Bekasi terus ditingkatkan demi memajukan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan slogan Bangkit, Maju dan Sejahtera.“Implementasi perwujudan kemandirian ekonomi masyarakat akan mampu menjawab persoalan pengangguran dan kemiskinan Bekasi,” tandas Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, Selasa.
Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Bekasi 3,2 juta. Sedangkan angkatan kerja mencapai 2,2 juta. Dari jumlah itu, 1,5 juta sudah bekerja. “Berarti masih ada 700.000 yang tidak kerja. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan,” tandas Asep.
Dia menjelaskan, sejumlah langkah konkret melalui pendekatan kemandirian ekonomi masyarakat tengah diupayakan Pemkab untuk menekan kemiskinan dan pengangguran. Apalagi kini santer terdengar informasi menyangkut pemutusan hubungan kerja buruh perusahaan.
- Baca Juga: Pemprov Diusulkan Luncurkan Ojek Online
- Baca Juga: Segera Dibangun Gedung Parkir 7 Tingkat
Upaya pertama dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah berkaitan makan bergizi gratis (MBG). Ini sebagai salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerja sama lintas sektor terkait.“Bisa dengan membentuk UMKM bagi anak muda yang tidak bisa kerja, dibiayai oleh BUMDes atau mengolah padi menjadi beras, lalu dijual ke penyedia program MBG,” katanya.
Bupati juga mendorong generasi muda yang belum bekerja untuk memiliki keinginan memajukan sektor pertanian guna mewujudkan swasembada pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Pemkab berencana membangun sumur satelit hingga sumur bertenaga surya untuk memasok kebutuhan areal persawahan terdampak kekeringan perkampungan.
“Jadi, nanti sawah-sawah yang semula gagal panen, khususnya wilayah utara, bisa panen sampai tiga kali dalam setahun. Tidak ada salahnya pemuda menjadi petani,” katanya. Asep juga mengajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnis agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
“Maka, timeline kita, bangkit pendapatannya, majukan ekonominya, sejahterakan masyarakatnya. Jadi, ada usaha abadi, selain ketahanan, kekuatan pangan, ada juga kekuatan mandiri ekonomi warga Kabupaten Bekasi,” tandas Asep.
Pendidikan
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran 185 miliar untuk kebutuhan infrastruktur pendidikan tahun sekarang. Ini mencakup pembangunan serta perbaikan 100 gedung sekolah. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, menuturkan, pembangunan sarana pendidikan untuk pembangunan sumber daya manusia.
“Ini juga selaras dengan visi misi Bupati serta Wakil Bupati Bekasi: Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera. Mewujudkan sumber daya manusia unggul melalui sarana pendidikan yang memadai,” katanya. Benny menjelaskan pekerjaan 100 gedung sekolah mencakup pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru.
Selain itu, juga rehabilitasi atau perbaikan sekolah hingga penataan halaman sekolah dan pembangunan pagar. Seluruh kegiatan tersebut mencakup jenjang pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
- Baca Juga: Tim Medis Terjun Tangani Pasien Leukimia
- Baca Juga: Festival Ramadan Ajang Promosi Usaha Kecil
Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang anak usia dini dan sekolah dasar berupa satu gedung TK Negeri di Kecamatan Sukatani, serta dua gedung sekolah dasar SDN Wanajaya 06 dan SDN Sukajaya 05. Ant/G-1
Berita Trending
- 1 Harga BBM di SPBU Vivo Turun, Pertamina, BP dan Shell Stabil
- 2 RI Perkuat Komitmen Transisi Energi Lewat Kolaborasi AZEC
- 3 Terkenal Kritis, Band Sukatani Malah Diajak Kapolri Jadi Duta Polri
- 4 Akademisi: Perlu Diingat, Kepala Daerah yang Sudah Dilantik Sudah Menjadi Bagian dari Pemerintahan dan Harus Tunduk ke Presiden
- 5 Pangkas Anggaran Jangan Rampas Hak Aktor Pendidikan