Akademisi: Perlu Diingat, Kepala Daerah yang Sudah Dilantik Sudah Menjadi Bagian dari Pemerintahan dan Harus Tunduk ke Presiden

PADANG - Kepala daerah yang terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 seharusnya patuh kepada Presiden dalam konteks penyelenggaraan tugas pemerintahan.

“Kepala daerah yang sudah dilantik dan resmi menjadi bagian dari pemerintahan secara umum, tentu yang menjadi atasannya adalah Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri,” kata pakar politik dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Prof Asrinaldi di Padang, kemarin.

Hal tersebut disampaikan Prof Asrinaldi menanggapi sikap Ketua Umum PDI Perjuangan yang menginstruksikan agar kepala daerah yang berasal dari partai tersebut untuk tidak mengikuti retret atau pembekalan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

Menurut Prof Asrinaldi, Megawati Soekarnoputri harus bisa membedakan arahan kepada kader partai dengan konteks kepala daerah yang bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat.

“Jadi, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan ya tentu akan tunduk kepada perintah Presiden, dan kita tahu Presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan,” jelas dia.

Dengan kata lain, ujar dia, seharusnya tidak ada lagi perintah yang lebih tinggi dari arahan Presiden apalagi sampai melarang kepala daerah terpilih mengikuti pembekalan.

Di satu sisi, penulis buku berjudul “Politik Masyarakat Miskin Kota” itu mengatakan terdapat posisi dilematis ketika seorang kader partai harus tunduk kepada perintah ketua partai sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

“Tapi, yang perlu diingat, itu hanya berlaku secara internal di tubuh partai dan harus bisa membedakan dengan tugas saat menjalankan tugas pemerintahan,” ujar dia.

Menurut Prof Asrinaldi, seharusnya setiap kepala daerah dari PDI Perjuangan tetap mengikuti pembekalan tersebut karena mereka sudah resmi menjadi kepala pemerintahan di masing-masing daerah.

“Perlu diingat ketika kader partai itu dilantik sebagai kepala daerah maka otomatis yang berlaku itu ya undang-undang dia sebagai bupati, walikota atau gubernur dan tunduk kepada pemerintah pusat,” tambah dia.

Tingkatkan Kompetensi

Terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) Bima Arya Sugiarto menegaskan, retret pembekalan kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kompetensi masing-masing kepala daerah.

“Rangkaian pembekalan kepala daerah di tahun ini, kita tentu harapkan akan mencapai target-target yang betul-betul diturunkan menjadi mata acara dalam seluruh rangkaian,” katanya dalam laporannya pada Pembukaan Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Ia menjelaskan berbagai materi yang bakal disampaikan narasumber kepada kepala daerah pada retret pembekalan. Hal itu seperti pemahaman terhadap tugas pokok kepala daerah, pemahaman Asta Cita, dan program kerja setiap kementerian.

Tak hanya meningkatkan pemahaman, retret diarahkan untuk membangun kedekatan antarkepala daerah, sehingga mendukung pelaksanaan berbagai program kerja. “Membangun chemistry emotional bonding dan juga team building. Kedekatan antarkepala daerah akan memperkuat sinergi di masa depan,” katanya.

Selain itu, retret kepala daerah didesain lebih interaktif, sehingga terbangun interaksi bukan saja narasumber dengan kepala daerah, tapi juga antarkepala daerah. Dengan desain seperti itu, Bima berharap ada perspektif dari daerah yang bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, dari 503 kepala daerah tercatat hingga Jumat (21/2) malam, sebanyak 450 hadir dan 53 belum hadir. Dari 53 tersebut, 5 di antaranya izin karena sakit dan 1 izin bersurat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kegiatan retret atau pembekalan orientasi kepemimpinan kepala daerah untuk Indonesia maju. “Kegiatan retret ini untuk Indonesia maju,” katanya di sekitar area retret di Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Minggu.