
Pemprov Diusulkan Luncurkan Ojek Online
Aksi demo ojek online di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).
Foto: ANTARA/Risky SyukurJAKARTA – Untuk mengatasi masalah kesejahteraan pengojek yang tak ada berkesudahan, Pemprov Jakarta lebih baik membangun sendiri ojek online untuk warganya. “Keberadaan aplikasi ojek yang dikelola Pemprov Jakarta dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan yang beberapa waktu belakangan kerap dikeluhkan pengemudi ojek dengan berunjuk rasa karena potongan aplikator yang dinilai terlampau tinggi,” tutur pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, di Jakarta, Senin (24/2).
Ini harus dibuat Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakilnya, Rano Karno. Jakarta mesti membuat aplikasi ojek sendiri untuk melayani warganya. Menurut Djoko, Pemprov Jakarta bisa membuat aplikasi sendiri. Dengan demikian, para pengojek baik online atau pangkalan, tidak tergantung lagi pada aplikator.
Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan aplikasi ojek yang dikelola Pemprov tersebut bisa mengambil hanya 10 potongan atau setengah dari maksimal potongan yang bisa diterapkan aplikator Indonesia (20 persen). Maksimal potongan pun tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor.
“Dengan aplikasi yang dikelola sendiri, Pemprov bisa mengambil maksimal potongan 10 persen saja. Itu sangat membantu,” jelas Djoko. Lebih lanjut, Pemprov Jakarta bisa menerapkan pelat kuning untuk kendaraan para ojek baik online ataupun pangkalan.
“Untuk ojek, bisa diterapkan pelat kuning. Saya enggak bilang ojol saja ya, tapi ojek pangkalan juga mesti memakai pelat kuning. Masalah online itu hanya sistemnya. Ojek di Jakarta itu dibuatkan pelat kuning saja,” ujar Djoko.
Menurutnya, dengan menjadikan para ojek berpelat kuning, mereka memiliki kejelasan legalitas dalam bekerja. Kinerja mereka di lapangan juga lebih terkontrol dan utamanya bisa mengakses bahan bakar bersubsidi. Penetapan ojek berpelat kuning, kata Djoko, bisa diterapkan seperti di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Kota Agats sudah menerapkan pelat kuning.
Berita Trending
- 1 Aksi Bersih Pantai Menteri LH dan Panglima TNI di Pangandaran, Peringati Hari Peduli Sampah
- 2 Harga BBM di SPBU Vivo Turun, Pertamina, BP dan Shell Stabil
- 3 RI Perkuat Komitmen Transisi Energi Lewat Kolaborasi AZEC
- 4 Akademisi: Perlu Diingat, Kepala Daerah yang Sudah Dilantik Sudah Menjadi Bagian dari Pemerintahan dan Harus Tunduk ke Presiden
- 5 Beri Pilihan yang Luas, Living World Grand Wisata Hadir 250 Tenant