Pemimpin Perempuan Bisa Tumbuhkan Produktivitas

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan sangat penting terhadap pertumbuhan produktivitas, termasuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

"Ada kebutuhan untuk menyadarkan para pembuat kebijakan dan perwakilan pemerintah terhadap pentingnya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi manajerial," ujar Ida saat membuka Conference on Women's Leadership in Public Sector Organizations for Productivity Enhancement di Jakarta, Rabu (27/9).

Dia menambahkan pada dasarnya perempuan memiliki sifat dasar untuk sukses dalam menjadi pemimpin karena cenderung lebih sabar, memiliki empati, dan multitasking. Perempuan juga memiliki bakat dalam menjalin jejaring, memiliki komunikasi yang lebih baik dan lebih luwes dibandingkan lelaki.

"Perempuan yang diberdayakan memiliki rasa percaya diri. Dia dapat menentukan pilihannya sendiri dan memiliki akses ke peluang dan sumber daya yang memberinya banyak kesempatan opsi yang dapat diambil," jelasnya.

Ida mengapresiasi digelarnya Conference on Women's Leadership in Public Sector Organizations for Productivity Enhancement. Menurutnya, konferensi tersebut bagian untuk mewujudkan prinsip-prinsip visi Asian Productivity Organization (APO) 2025, yaitu menyoroti esensi inklusivitas dalam produktivitas.

"Konferensi ini juga menandakan komitmen perempuan untuk menumbuhkan lingkungan yang inklusif dan mendorong produktivitas serta inovasi di sektor publik organisasi," katanya.

APO adalah organisasi antar pemerintah yang bersifat regional dan didedikasikan untuk meningkatkan produktivitas di seluruh kawasan Asia-Pasifik melalui kolaborasi timbal balik. Konferensi dihadiri sekitar 150 orang yang berasal dari negara-negara Anggota APO yaitu Bangladesh, Cambodia, Tiongkok, Fiji, India, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philipina, Sri Lanka, Thailand, Turki, dan Vietnam dan mayoritas peserta konferensi merupakan perempuan yang menjadi pemangku kepentingan di sektor publik.

"Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kerja sama bebas dan aktif dengan berbagai negara telah menjadi anggota beberapa organisasi kerja sama internasional secara bilateral maupun multilateral di tingkat regional," tandas Menaker.

Sekjen APO, Indra Pradana Singawinata, menegaskan status perempuan dalam posisi kepemimpinan dan inisiatif. Hal tersebut harus dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan mereka dalam kegiatan ekonomi agar dapat mendorong inklusivitas yang lebih besar.