Pemilih Australia Tolak Hak-hak Masyarakat Adat

Lebih dari 230 tahun sejak kapal Inggris pertama berlabuh di Sydney, Albanese telah memperjuangkan reformasi sebagai langkah menuju rekonsiliasi rasial. Namun sebaliknya, hal ini justru memicu perdebatan yang sangat penuh dendam dan bernuansa rasial yang mengungkap jurang pemisah antara masyarakat Bangsa Pertama (First Nations) dan mayoritas kulit putih.

Referendum itu menanyakan kepada pemilih apakah setuju mengubah konstitusi negara untuk mengakui hak suku Aborigin dan warga pribumi Kepulauan Selat Torres melalui pembentukan badan penasihat Masyarakat Adat yang diberi nama "Suara untuk Parlemen", dimana badan penasihat itu bisa memberi masukan kepada parlemen Australia mengenai berbagai isu terkait Masyarakat Adat.

Kampanye oposisi dengan sigap menyalurkan kekhawatiran mengenai peran dan efektivitas badan "Suara untuk Parlemen" dengan mendorong masyarakat untuk memilih "tidak" jika mereka tidak yakin.

Perdebatan tersebut disertai dengan banyaknya informasi yang salah di dunia maya yang menyatakan bahwa badan penasihat itu akan mengarah pada perampasan tanah dan hal itu akan menciptakan sistem apartheid seperti di Afrika Selatan pada beberapa waktu lalu.

Pemimpin masyarakat adat Thomas Mayo mengungkapkan kemarahannya atas tindakan kampanye "tidak" tersebut, dan mengatakan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas retorika mereka yang memecah belah dan tidak jujur.
Halaman Selanjutnya....