Pemerintah Gagal Manfaatkan Perlindungan Sosial untuk Atasi Krisis Iklim

JENEWA - Menurut laporan terbaru Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO), pemerintah gagal memanfaatkan sepenuhnya potensi perlindungan sosial yang kuat untuk menanggulangi dampak krisis iklim dan mendukung transisi yang adil.

Laporan ILO tersebut menemukan negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim sering kali memiliki tingkat perlindungan sosial terendah.

Laporan Perlindungan Sosial Dunia 2024-26: Perlindungan Sosial Universal untuk Aksi Iklim dan Transisi yang Adil menemukan untuk pertama kalinya, lebih dari separuh populasi global (52,4 persen) memiliki beberapa bentuk perlindungan sosial. Angka ini naik dari 42,8 persen pada tahun 2015, tahun ketika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diadopsi.

Namun, di 20 negara yang paling rentan terhadap krisis iklim, 91,3 persen penduduk (364 juta) masih kekurangan bentuk perlindungan sosial apa pun. Jika dilihat lebih luas, di 50 negara yang paling rentan terhadap iklim, 75 persen penduduk (2,1 miliar orang) tidak memiliki cakupan perlindungan sosial apa pun.

Secara global, sebagian besar anak-anak (76,1 persen) masih belum memiliki cakupan perlindungan sosial yang efektif. Terdapat pula kesenjangan gender yang substansial, dengan cakupan efektif perempuan tertinggal dari cakupan laki-laki (masing-masing 50,1 dan 54,6 persen).
Halaman Selanjutnya....