Pemerintah Didorong Bisa Efektif Selesaikan Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), yang dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pemeriksaan keuangan bertujuan menilai kewajaran laporan keuangan, sedangkan pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, atau efektivitas, sedangkan PDTT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Bagaimana BPK mendorong pemerintah untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan?

Kami mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini guna mengoptimalkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2021, BPK telah menyampaikan 19.802 temuan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN dengan 42.553 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa.
Halaman Selanjutnya....