Pemerintah Didorong Bisa Efektif Selesaikan Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Pelaksanaan kegiatan pada strategi bidang hukum tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) saja. Namun, juga tugas dan tanggung jawab Auditorat Utama Keuangan negara (AKN) dan BPK Perwakilan karena fungsi hukum dan pemeriksaan saling terkait erat.

Output dari fungsi hukum, baik oleh Ditama Binbangkum maupun para Subbagian Hukum di Perwakilan, dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini sebagai salah satu upaya mitigasi risiko hukum atas terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Sebaliknya, output dari pelaksanaan pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan dapat menjadi input bagi Ditama Binbangkum dan Subbagian Hukum dalam meningkatkan kualitas pendapat hukum. BPK harus bersiap menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengimplementasikan strategi lima ini.

Apa yang disiapkan memitigasi risiko hukum berupa gugatan?

Saya mendorong agar Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) dapat membangun benteng berlapis di kedua sisi pertahanan, yakni memberikan pendapat hukum yang berkualitas dan bermanfaat atas temuan pemeriksaan, serta meningkatkan upaya mitigasi risiko hukum secara berkesinambungan.
Halaman Selanjutnya....