Pemerintah Didorong Bisa Efektif Selesaikan Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa 75 persen telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 19 persen telah ditindaklanjuti, namun belum sesuai dengan rekomendasi, 5 persen belum ditindaklanjuti, dan 1 persen tidak dapat ditindaklanjuti.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Apakah opini WTP berarti kementerian/lembaga sudah bersih?

Pemberian opini WTP bukan berarti Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKPP) bebas dari masalah. BPK masih menemukan permasalahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021, namun tetap perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Permasalahan tersebut, antara lain pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar 15,31 triliun rupiah belum sepenuhnya memadai.
Halaman Selanjutnya....