Pemerintah Didorong Bisa Efektif Selesaikan Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasiitas perpajakan yang telah diajukan Wajib Pajak serta menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya, untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai.

Bagaimana dengan pemeriksaan pemerintah daerah?

Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, BPK menemukan dua permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Permasalahan tersebut yaitu pengelolaan penggantian belanja K/L untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah daerah tidak memadai.

Permasalahan lain yang turut menjadi perhatian yaitu sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahun 2020 dan 2021 minimal sebesar 1,25 triliun rupiah belum dapat disajikan sebagai piutang Transfer ke Daerah (TKD).

Guna mengoptimalkan kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, BPK berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya rekomendasi yang terkait dengan hasil pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN.
Halaman Selanjutnya....