Pemerintah Didorong Bisa Efektif Selesaikan Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen. Ia berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dasar hukum pembentukan BPK ialah Bab VIII A UUD 1945 tentang Badan Pemeriksa Keuangan beserta UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan sejumlah UU lainnya.

Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA).

Saat ini, orang nomor satu di BPK dipercayakan kepada Isma Yatun. Isma Yatun dilantik sebagai Ketua BPK di Gedung MA Jakarta pada 21 April 2022. Politisi ini merupakan perempuan pertama yang menjadi Ketua BPK. Ia menggantikan ketua sebelumnya, Agung Firman Sampurna.

Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan jajaran BPK ke depan dalam menjalankan tugas yang tidak ringan, wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini, berkesempatan mewawancarai Ketua BPK Isma Yatun di sejumlah kesempatan baru-baru ini, di Jakarta. Berikut petikan selengkapnya.

Berapa banyak total rekomendasi yang telah dihasilkan BPK?

Sejak tahun 2005 hingga Semester I 2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 302,56 triliun rupiah kepada entitas yang diperiksa, di antaranya kepada pemerintah daerah sebanyak 81 persen atau 538.229 sebesar 59,39 triliun rupiah.

Apakah itu semua sudah ditindaklanjuti?

Secara kumulatif hingga Semester I-2022, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar 124,60 triliun rupiah, di antaranya sebesar 24,58 triliun rupiah, berasal dari entitas pemerintah daerah dan BUMD.

Begitu bersemangat dan banyak sekali rekomendasinya?

Capaian tersebut merupakan implementasi komitmen entitas untuk bersama mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Efektivitas hasil pemeriksaan BPK ditentukan oleh tindak lanjut dari para entitas pemeriksaan, termasuk pemerintah daerah dan BUMD.

Oleh karena itu, pemantauan tindak lanjut oleh a dan pengawasan DPD menjadi krusial untuk mewujudkan kebermanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BPK baru menggelar HUT ke-76 Oktober lalu, apa harapan Anda?

Momen peringatan HUT ke-76 BPK dapat dimaknai sebagai sarana untuk refleksi dan evaluasi diri, guna menjadikan BPK lebih kuat dan lebih hebat serta lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

BPK harus dikuatkan dan direkatkan dari dalam. Para pegawai adalah penguat dan perekatnya, tidak akan BPK menjadi hebat tanpa kontribusi dari semua pegawai pelaksana BPK.

Dengan skill dan semangat integritas, independensi, dan profesionalisme yang dituangkan dalam menyelesaikan seluruh tugas, baik itu tugas pemeriksaan, maupun tugas lainnya akan menunjang dan mendukung terwujudnya visi dan misi BPK sehingga pada akhirnya akan mendorong BPK untuk lebih hebat di masa kini hingga nanti.

Terkait pengelolaan anggaran oleh pemerintah, apa yang perlu disampaikan?

Setiap pengelola anggaran di instansi pemerintahan perlu memahami kerangka makro akuntabilitas anggaran. Dengan demikian, pengelola anggaran dapat membentuk kerangka mikro akuntabilitas anggaran di masing-masing instansinya.

Kualitas akuntabilitas anggaran di tingkat instansi yang baik dapat mendorong terwujudnya kualitas akuntabilitas anggaran di level negara secara keseluruhan. Berbekal ilmu yang didapatkan selama Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), sangatlah capable untuk menjadi pionir dalam meningkatkan akuntabilitas anggaran di satuan kerja masing-masing.

Pentingnya anggaran, termasuk yang dikelola di instansi masing-masing, menjadikan bahasan mengenai akuntabilitas anggaran merupakan topik yang relevan dan harus dipahami oleh setiap pengelola keuangan negara.

Jika lembaga dan organisasi dapat terus menjaga dan meningkatkan sinergi, koordinasi, serta kolaborasi maka akuntabilitas anggaran akan terimplementasikan dengan baik. Untuk itulah, PPRA dapat menjadi sarana pembentukan fondasi yang fundamental dalam mencetak pengelola keuangan negara yang andal dan kredibel.

Apa pesan khusus Anda kepada para pegawai BPK?

Rakyat menaruh harapan besar terhadap BPK dalam mengawal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan upaya itu tergantung pada para pegawai semua sebagai masa depan BPK. Oleh karena itu, jagalah nama baik BPK. Junjung selalu nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme dalam setiap langkah.

Pertengahan tahun lalu Anda menghadiri rapat koordinasi tahun 2022. Apa yang disampaikan?

Saya berharap output rapat koordinasi kali ini lebih konkret dan solutif agar rencana kegiatan dalam pencapaian target di semester II dapat dilaksanakan. Saya juga meminta agar anggaran tahun 2023 dan prognosa 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya anggaran tambahan (incremental) yang disusun berdasarkan anggaran sebelumnya.

Tentunya, rencana kegiatan dan anggaran tersebut harus mempertimbangkan kondisi terkini serta isu-isu teraktual yang berkembang dan dihadapi satuan kerja pelaksana BPK.

Saya optimistis kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 dapat diimplementasikan dan dicapai sesuai dengan yang direncanakan, termasuk sinergi dan kolaborasi satker dalam menegakkan nilai-nilai dasar BPK.

Kembali saya tegaskan agar sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang telah dibangun selama ini terus ditumbuhkembangkan untuk menegakkan nilai-nilai dasar dan mencapai visi serta target Renstra BPK 2020-2024.

Skor Kinerja BPK Wide tahun 2021 meningkat, apa yang disampaikan?

Peningkatan Skor Kinerja BPK Wide tahun 2021 yang mencapai 102,47 atau meningkat dibandingkan capaian tahun 2020 yang sebesar 98,68. Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama dalam melaksanakan berbagai strategi.

Termasuk strategi lima di bidang hukum yakni menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Pelaksanaan kegiatan pada strategi bidang hukum tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) saja. Namun, juga tugas dan tanggung jawab Auditorat Utama Keuangan negara (AKN) dan BPK Perwakilan karena fungsi hukum dan pemeriksaan saling terkait erat.

Output dari fungsi hukum, baik oleh Ditama Binbangkum maupun para Subbagian Hukum di Perwakilan, dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini sebagai salah satu upaya mitigasi risiko hukum atas terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Sebaliknya, output dari pelaksanaan pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan dapat menjadi input bagi Ditama Binbangkum dan Subbagian Hukum dalam meningkatkan kualitas pendapat hukum. BPK harus bersiap menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengimplementasikan strategi lima ini.

Apa yang disiapkan memitigasi risiko hukum berupa gugatan?

Saya mendorong agar Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) dapat membangun benteng berlapis di kedua sisi pertahanan, yakni memberikan pendapat hukum yang berkualitas dan bermanfaat atas temuan pemeriksaan, serta meningkatkan upaya mitigasi risiko hukum secara berkesinambungan.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas rekomendasi BPK, Ditama Binbangkum ataupun fungsi hukum di BPK Perwakilan agar dapat segera merespons permintaan pendapat hukum dari para pemeriksa secara tepat waktu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dalam menyusun LHP.

Saya mendorong pemanfaatan konsultasi hukum online di internal BPK sebagai media komunikasi antara peminta dan pemberi pendapat hukum secara cepat dan fleksibel tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Bagaimana relasi dan sinergi dengan Polri?

BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Karena BPK dan Polri sama-sama memiliki perwakilan di seluruh Indonesia maka diharapkan dapat terjalin kerja sama dan koordinasi yang solid dan dinamis di masa mendatang. Sinergi dua lembaga ini akan memberikan banyak manfaat dalam mengawal transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Apa jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK?

Pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), yang dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pemeriksaan keuangan bertujuan menilai kewajaran laporan keuangan, sedangkan pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, atau efektivitas, sedangkan PDTT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Bagaimana BPK mendorong pemerintah untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan?

Kami mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini guna mengoptimalkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2021, BPK telah menyampaikan 19.802 temuan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN dengan 42.553 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa 75 persen telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 19 persen telah ditindaklanjuti, namun belum sesuai dengan rekomendasi, 5 persen belum ditindaklanjuti, dan 1 persen tidak dapat ditindaklanjuti.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Apakah opini WTP berarti kementerian/lembaga sudah bersih?

Pemberian opini WTP bukan berarti Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKPP) bebas dari masalah. BPK masih menemukan permasalahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021, namun tetap perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Permasalahan tersebut, antara lain pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar 15,31 triliun rupiah belum sepenuhnya memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasiitas perpajakan yang telah diajukan Wajib Pajak serta menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya, untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai.

Bagaimana dengan pemeriksaan pemerintah daerah?

Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, BPK menemukan dua permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Permasalahan tersebut yaitu pengelolaan penggantian belanja K/L untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah daerah tidak memadai.

Permasalahan lain yang turut menjadi perhatian yaitu sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahun 2020 dan 2021 minimal sebesar 1,25 triliun rupiah belum dapat disajikan sebagai piutang Transfer ke Daerah (TKD).

Guna mengoptimalkan kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, BPK berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya rekomendasi yang terkait dengan hasil pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pengawasan oleh DPD, terutama di daerah, dan pemantauan yang dilakukan BPK menjadi hal yang esensial untuk memanifestasikannya.

Apa komitmen BPK?

Setiap rupiah uang negara harus dikelola sebaik-baiknya secara transparan dan digunakan secara bertanggung jawab agar pada gilirannya dapat mewujudkan tujuan negara.