Pembayaran Utang 2025 Bisa Memperlebar Defisit Anggaran

JAKARTA - Beberapa fraksi di DPR mengingatkan pemerintah akan tingginya utang jatuh tempo senilai 800,3 triliun rupiah pada 2025 yang harus dibayar pemerintah baru periode 2024-2029.

Adapun fraksi yang mengingatkan pemerintah, antara lain, fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pandangan umumnya atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 beserta Nota Keuangan yang disampaikan pemerintah.

Perwakilan Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto, dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (20/8), mengatakan pihaknya memiliki banyak catatan atas RAPBN 2025 yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama soal defisit anggaran 2,53 persen atau setara dengan 616 triliun rupiah dari PDB.

Untuk menutup defisit tersebut, sambungnya, pemerintahan Prabowo nantinya akan bertumpu pada pembiayaan utang. Oleh sebab itu, Adi mengingatkan agar pemerintah ke depan hati-hati memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang ada.

PDIP menganggap pembiayaan utang memiliki risiko bakal membebani fiskal APBN di masa mendatang. Apalagi, utang jatuh tempo pada tahun depan tidak sedikit.
Halaman Selanjutnya....