Beban Utang Bertambah Tanpa Berkontribusi ke Perekonomian

JAKARTA - Pemerintah hingga saat ini mengeklaim utang negara tetap terkendali mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal itu karena pengelolaan utang tetap dilakukan secara cermat dan terukur, dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dijaga sehat, kredibel, dan berkesinambungan.

Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menilai pembiayaan melalui utang pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN ketika pendapatan negara belum sepenuhnya mampu membiayai keseluruhan belanja negara atau ketika dibutuhkan pembiayaan investasi. Dia mengatakan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 2014-2019 berada dalam kisaran 24,68-30,23 persen terhadap PDB.

Angka tersebut meningkat dengan laju yang moderat, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Meski sempat mengalami kenaikan signifikan akibat pandemi Covid-19, pemerintah berhasil mengendalikan laju kenaikan utang pemerintah sejak 2021 hingga kini. Pada 2023, utang pemerintah tercatat sebesar 39,21 persen terhadap PDB. Bahkan, rasio utang Indonesia tahun 2023 juga lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia (67,3 persen), Tiongkok (83,6 persen) dan India (82,7 persen).

Hingga akhir Juli 2024, rasio utang kembali turun menjadi 38,68 persen yang berarti masih jauh di bawah batas aman yakni 60 persen sebagaimana diatur dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara. Secara struktur, utang pemerintah juga masih tergolong sehat. Per akhir Juli 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata- rata tertimbang jatuh tempo di delapan tahun. Komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) Domestik sebesar 70,49 persen, SBN Valas sebesar 17,27 persen dan pinjaman sebesar 12,24 persen.

Perlu Dievaluasi
Halaman Selanjutnya....