Pelanggaran Beragama Naik

Tak akan ada noda yang merugikan dogma atau ajaran agama dengan keputusan MK bagi penganut kepercayaan (Baca tulisan saya "72 Tahun Diskriminasi Kepercayaan" Koran Jakarta, 15/11). Ironis, di tengah era yang kian terbuka seperti sekarang, sikap tertutup dan menutup diri terhadap kenyataan bahwa manusia itu berbeda dan berhak berbeda dalam beragama, sesuai dengan nilai-nilai HAM, justru kian mendapat tempat.

Semangat toleransi yang konon menjadi "trademark" bangsa ini kini seperti tenggelam di tengah pekikan "holier than thou atau "saya lebih suci dari kamu." Malahan bisa juga lebih ekstrem: "agama saya lebih benar dan agama orang lain sesat, kafir, dan halal untuk dilarang dan dilibas."

Memasuki usia 73 tahun, proyek 'membangsa' sebagai Indonesia benar-benar diuji. Realitas Indonesia yang plural kini mulai digerogoti dan dikebiri oleh radikalisme serta sikap intoleransi yang kerdil. Ini sangat mencemaskan, apalagi jika orang menjadi takut untuk membicarakan atau menulisnya. Padahal perbedaan sebenarnya itu lumrah.

Lalu mengapa masih terjadi pemaksaaan kehendak yang melanggar HAM pihak lain? Dari perspektif sosiologi, konflik antaretnis atau antaragama memang telah menjadi fakta sosiologis yang tak bisa diingkari. Sebagai analogi, setiap agama atau etnis ibaratnya memang mendiami rumah sendiri-sendiri. Terjadinya konflik biasa dipicu nafsu orang yang hendak menerapkan aturan di "rumah"- nya ke rumah orang lain.

Sayang, pemerintah atau negara dengan segala badan publiknya sering tidak lagi mampu mengatur kehidupan masyarakat secara independen. Malah menurut Budiman Soejatmiko, ada sekelompok orang yang memiki sense of belonging naif dan merasa paling memiliki wewenang untuk menerapkan apa pun yang berlaku di rumahnya agar berlaku di ruang publik.
Halaman Selanjutnya....