
PBB Adopsi Resolusi Penyelesaian Konflik Russia-Ukraina
Para duta besar PBB sedang melakukan pemungutan suara terkait resolusi penyelesaian konflik Russia-Ukraina di markas PBB, New York, Senin (24/2). Resolusi itu mengecam terjadinya invasi Russia ke Ukraina dan mengakhiri perang.
Foto: AFP/CHARLY TRIBALLEAUNEW YORK - Sidang Majelis Umum PBB yang digelar dalam rangka 3 tahun perang antara Russia dan Ukraina pada Senin (24/2) waktu setempat, mengadopsi resolusi yang mengecam invasi Russia ke Ukraina dan mengakhiri perang.
Ukraina menuntut bahwa resolusi itu harus menegaskan terjadinya “invasi Russia” dan juga menyerukan agar Russia dengan segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat, menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina.
“Resolusi Ukraina diprakarsai oleh 50 negara di dunia secara bersama-sama yang mencakup Korea Selatan, Jepang, Kanada, dan lainnya, namun Amerika Serikat (AS) menolak resolusi tersebut,” lapor kantor berita KBS, Selasa (25/2).
AS tidak ingin menyebutkan “invasi Russia” di dalam resolusi itu dan juga menuntut bahwa berbagai resolusi yang sudah ada tidak berdampak untuk mengakhiri perang, sambil menuturkan bahwa usulan AS yang menekankan segera mengakhiri perang adalah solusi terbaik.
Pada awalnya, negara-negara anggota PBB meloloskan resolusi yang disusun oleh Ukraina. Namun kemudian resolusi yang disusun oleh AS yang menyerukan agar konflik segera diakhiri diadopsi di Dewan Keamanan PBB dengan suara setuju dari 10 negara dan suara abstain dari 5 negara.
Prancis dan Inggris tidak menolak resolusi tersebut, namun menunjukkan sikap kontra terkait isi resolusi yang tidak menyebutkan “invasi Russia” melalui pemberian suara abstain. SB/KBS/I-1
Berita Trending
- 1 Harga BBM di SPBU Vivo Turun, Pertamina, BP dan Shell Stabil
- 2 RI Perkuat Komitmen Transisi Energi Lewat Kolaborasi AZEC
- 3 Terkenal Kritis, Band Sukatani Malah Diajak Kapolri Jadi Duta Polri
- 4 Akademisi: Perlu Diingat, Kepala Daerah yang Sudah Dilantik Sudah Menjadi Bagian dari Pemerintahan dan Harus Tunduk ke Presiden
- 5 Pangkas Anggaran Jangan Rampas Hak Aktor Pendidikan