Panel Ahli: Revisi UU Pilkada oleh DPR Melanggar Konstitusi, Berisiko Cacat Hukum

Politik tak beretika

Devita Putri, asisten profesor dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam artikelnya yang berjudul "Politik itu penuh negosiasi, tetapi etika dan legitimasi harga mati", mengatakan bahwa politik itu memang sewajarnya penuh negosiasi. Namun, etika merupakan elemen penting dalam berpolitik yang tidak bisa dikesampingkan. Ini terkait erat dengan legitimasi dan prinsip negara hukum.

Jika etika tidak dijaga dengan baik dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilu, maka legitimasi penyelenggaraan tersebut tidak akan tumbuh sebagaimana idealnya. Sebaliknya, malah akan cenderung menimbulkan perasaan ketidakadilan.

Apabila etika tidak terjaga, dan legitimasi dalam penyelenggaraan negara tidak terwujud, maka dampaknya adalah komitmen untuk menjaga _rule of law _(prinsip negara hukum).

Prinsip negara hukum pada dasarnya melambangkan penyelenggaraan negara yang bebas dari tindakan sewenang-wenang, dan merupakan syarat penting untuk menjamin perlindungan HAM, khususnya hak demokratis setiap warga negara untuk memilih dan mendapatkan pemimpin melalui jalur yang adil.
Halaman Selanjutnya....