Opini WTP Harus Diikuti Upaya Tak Korupsi

Selanjutnya, meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengelolaan dana publik secara efektif dan efisien, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah beserta lembaga pemerintah, hingga menghindari krisis keuangan.

Menurut Anggota I BPK, akuntabilitas keuangan negara terdiri dari tiga pilar, yakni standar akuntansi, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan keuangan. Selain itu, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Seperti diketahui, sejumlah entitas berhasil mendapatkan opini WTP atas LK 2023 dari BPK. Kejaksaan Agung (Kejagung) meraih opini WTP dari BPK RI ke-8 kali secara berturut-turut atas laporan keuangan Kejaksaan RI 2023.

"Karenanya, saya berharap pencapaian tersebut dapat terus berlanjut ke depannya sebagai salah satu komitmen Kejaksaan untuk menjadi institusi yang akuntabel di mata publik," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, Rabu (24/7).

Capaian serupa juga didapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan capaian WTP untuk kelima kalinya berturut-turut pada LK 2023. Begitu juga dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan capaian WTP untuk ketujuh kalinya berturut-turut.
Halaman Selanjutnya....