Nomor Induk Koperasi

Oleh Catur Susanto

Peluncuran Program KTP-elektronik (e-KTP) dilatarbelakangi sistem lama yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP karena belum adanya basis data terpadu penduduk seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang warga yang ingin berbuat curang dengan membaut KTP lebih dari satu. Maka, didorong pelaksanaansistem tata pemerintahan elektronik (e-government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, pemerintah menerapkan suatusistem informasikependudukan berbasiskan teknologi berupa e-KTP yang di dalamnya tersimpan nomor induk kependudukan (NIK).

Mirip praktik ini, maka koperasi pun mulai memperkenalkan Program NIK-Koperasi. Tujuannya juga agar tidak ada anggota koperasi memiliki lebih satu identitas. Lembaga ini juga mengadakan Program Reformasi Total Koperasi (PRTK). Salah satu tahapannya, rehabilitasi untuk mendata koperasi. Maka, secara operasional juga telah digulirkan program unggulan dan strategis oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui pemberian NIK yang akan memberi manfaat baik bagi koperasi maupun pemerintah.

Secara substansial penerbitan NIK merupakan berisi tiga instrumen konfirmasi, klarifikasi, dan kolaborasi. Jadi, NIK merupakan alat konfirmasi status dan sinkronisasi data koperasi aktif. NIK untuk mempermudah, mengidentifikasi, serta mendeteksi secara dini status badan hukum koperasi baik dari sisi kelembagaan maupun usaha masih aktif.

Hal ini telah dijabarkan melalui online data system (ODS) yang melibatkan pengelola data (enumerator dan operator data) pada dinas yang membidangi koperasi dan UMKM tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Hingga kini telah tersebar di 34 provinsi dan 515 kabupaten/kota. Jumlah koperasi aktif sekitar 150.000. Koperasi yang tidak aktif diusulkan untuk dibubarkan.
Halaman Selanjutnya....