MRT, Bukti Pinjaman yang Produktif

Dalam perjalanan, pembangunan proyek MRT Jakarta memiliki beberapa ciri unik yang dapat ditiru kota-kota besar lain, di antaranya pembiayaan melalui pinjaman luar negeri. Skemanya pembagian porsi antara pemerintah pusat dan pemprov DKI. Simulasinya, pinjaman dilakukan bertingkat. Pemerintah pusat melakukan perjanjian pinjaman dengan JICA. Kemudian 51 persennya lalu dipinjamkan. Sisanya dihibahkan.

Dengan kata lain, DKI Jakarta wajib mengembalikan pinjaman sebesar 51 persen melalui pemerintah pusat. Ini tentu harus disetujui DPRD. Kolaborasi yang baik antar-stakeholders menjadi kunci pembangunan MRT Jakarta. Proyek MRT menjadi buktinya. Kolaborasi melibatkan banyak pihak seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemprov DKI Jakarta. Di luar ini, ada PT MRT Jakarta dan JICA, representasi pemerintah Jepang sebagai pemberi pinjaman.

Contoh Nyata

MRT Jakarta menjadi contoh nyata proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri pemerintah dengan perencanaan matang. Skemanya, dari Jepang/JICA dilakukan secara bertahap. Salah satunya menggunakan skema step berbunga 0,1 persen untuk konstruksi dan 0,01 persen buat consulting services. Periodenya 40 tahun, termasuk grace period 12 tahun.

Total pinjaman luar negeri untuk pembangunan MRT tahap 1, Koridor Lebak Bulus-Bundaran HI, sebesar 146,7 miliar yen atau sekitar 19,8 triliun rupiah dengan panjang lintasan 16 km. Pertimbangan utama penggunaan pinjaman asing karena memakai teknologi tinggi. Selain itu, juga demi transfer pengetahuan dan cost of fund yang kompetitif dari pembiayaan lain.
Halaman Selanjutnya....