Moermahadi Soerja Djanegara

Menurut Anda, saat ini laporan keuangan dari pemerintah daerah termasuk kementerian, apakah semakin membaik?

Untuk pemerintah pusat, tiap kementerian yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sekitar 83 persen, kalau pemerintah pusat secara keseluruhan yang mendapat WTP baru tahun kemarin 2016 yang diperiksa tahun 2017 baru pertama kali mendapat WTP. Ukuran lain dari tindak lanjut. Laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK itu harus ditindaklanjuti. Nah, persentase dari tindak lanjut itu saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Sekarang tindak lanjut di pusat berkisar 79-80 persen, tadinya hanya 40 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tiga tahun terakhir tindak lanjutnya sudah lebih bagus, sampai 90 persen.

Bagaimana dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) BPK, apakah sudah memadai?

Kami punya 6.400-6.500 pegawai. Selain itu kami punya 34 perwakilan. Jadi untuk pemerintah daerah yang memeriksa itu di perwakilan-perwakilan. Dari segi jumlah pemeriksa, kurang. BPK berkembang mulai dari tahun 2006 sejak UU BPK yang baru, tapi kami tidak bisa langsung merekrut banyak, dilakukan bertahap. Tahun ini kami dapat 300 pegawai. Ini disesuaikan dengan kemampuan pemerintah, sebab pegawai ini PNS semua.

Jadi, tinggal mengatur distribusi pemeriksaan saja. Hal ini kami bisa lihat waktu di perencanaan, tenaga pemeriksa berapa, apa yang mau diperiksa, baru dibagi. Dengan SDM seperti itu, sampai saat ini tidak ada kendala dalam menjalankan kerja-kerja pemeriksaan.
Halaman Selanjutnya....