Menteri Tjahjo: Pelayanan Publik Pemerintah Tidak Boleh Hanya Terlihat Bagus dari Casingnya Saja

JAKARTA - Proses reformasi birokrasi harus menyentuh pada jantung persoalan. Jantung persoalan itu adalah pelayanan publik. Itu pula yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali memberikan arahan bahwa reformasi birokrasi betul-betul harus menyentuh 'jantung' persoalan. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik pemerintah tidak boleh hanya terlihat bagus dari casing-nya saja," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo saat memberi sambutan di acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2020,di Jakarta, Selasa (9/3).

Jadi, menurut Tjahjo, yang paling pentingitu adalah bagaimana birokrasi memberikan pelayanan yang memberi kemudahan. Sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Karena bagaimanapun muara dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Dengan berbagai tantangan yang ada saat ini, perlu dilakukan percepatan reformasi birokrasi agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang didukung dengan birokrasi yang baik dan bersih, simpel, fleksibel, serta memiliki proses tata kelola yang cepat dan SDM aparatur yang berkualitas," ujarnya.

Maka, kata dia, selaras dengan penyelenggaraan pelayanan publik, salah satu strategi untuk memperbaiki stabilitas perekonomian adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menyederhanakan. Selain itu dengan adanya UU Cipta Kerja, bisa mendorong sinkronisasi dan pemangkasan berbagai regulasi rumit yang dapat menghambat pertumbuhan investasi.
Halaman Selanjutnya....