Menteri PU Sebut Progres IKN Capai 87,9 Persen

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.

“Hingga akhir Desember, 31 Desember 2024, progres fisik IKN mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN 2024,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Lebih lanjut, Menteri PU mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar 40,29 triliun rupiah.

Anggaran tersebut pun terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai 1,45 triliun rupiah yang digunakan di antaranya untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan.

Lebih lanjut, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar 18,32 triliun rupiah per akhir Desember lalu, yang digunakan di antaranya untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN.

Selanjutnya ada juga pembangunan jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C. Lalu anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangunan bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, hingga jalan akses bandara VVIP.

Pada sektor Cipta Karya, IKN menyerap anggaran sebesar 12,09 triliun rupiah yang dialokasikan di antaranya untuk penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan di IKN, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), hingga Kawasan Beranda Nusantara.

Sementara untuk sektor hunian, pembangunan di IKN tahun lalu menyerap 8,43 triliun rupiah yang digunakan untuk Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai 48,8 triliun rupiah periode 2025-2028, dapat memberi keyakinan bagi investor untuk berinvestasi di IKN.

“Hal ini terbukti bahwa minat investor yang telah meluncurkan pembangunan sudah meluas ke wilayah pengembangan (WP) 1B dan 1C, meski infrastruktur dasar di area tersebut masih dalam proses dibangun,” kata Agung, di Kota Nusantara, Kaltim, beberapa hari lalu.

Menurutnya, antusiasme investor sangat besar, bisa dilihat dari beberapa WP sudah memulai peletakan batu pertama, karena kepastian anggaran APBN untuk OIKN hingga 2028 yang dapat memberikan jaminan infrastruktur memadai di seluruh KIPP hingga WP 1B dan 1C di lokasi persil investor.

Sedangkan untuk fokus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, saat ini adalah sedang proses pengembangan pada WP 1A, karena di kawasan ini infrastrukturnya sudah siap.  Ant/S-2