Menko PMK Minta Kampanye Politik Tak Libatkan Sekolah

Dia menambahkan, masyarakat pendidikan di lingkungan perguruan tinggi juga telah memiliki tingkat kesadarannya juga sudah tinggi. Meski begitu, kegiatan kampanye di kampus harus tetap menjaga kondusifitas.

"Segala ketentuan yang nanti diatur oleh penyelenggara pemilu pun harus diikuti secara terukur. Jangan sampai nanti menimbulkan kondisi yang tidak baik di kampus-kampus itu," tandasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito menilai, fasilitas pendidikan sebaiknya dimanfaatkan untuk pendidikan berpolitik, tak hanya sebagai tempat berkampanye.

Menurutnya, dengan adanya pendidikan politik, pemilih muda nantinya tidak lagi memilih partai atau calon pemimpin berdasarkan sentimen semata.

Dia menilai tak masalah jika di lembaga sekolah diadakan pendidikan politik, asalkan tetap dibarengan dengan netralitas. Menurutnya, para pelajar dan mahasiswa cenderung memilih calon pemimpin berdasarkan program-program apa yang akan diusungnya.
Halaman Selanjutnya....