Menimbang Pindah Ibu Kota

Begitupun di era Presiden SBY. Sejumlah opsi dimunculkan untuk pemindahan ibu kota negara. Seperti membangun ibu kota baru atau memindahkan pusat pemerintahan saja sedangkan ibu kota negara tetap di Jakarta. Namun dua periode pemerintahan SBY berkuasa, tak jua terealisasikan.

Munculnya wacana pemindahan ibu kota pada era Jokowi kali ini, juga membuat publik ragu. Akankah bernasib sama? Apatah lagi ekonomi sekaran tidak cukup mumpuni untuk menalangi biaya pemindahan ibu kota.

Profesor A Tony Prasetiantono memperkirakan, jika betul dilaksanakan pemindahan ibu kota negara bakal menelan biaya kurang lebih Rp 500 triliun. Ini sungguh sangat besar. Sebagai perbandingan, biaya pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta "hanya" sekitar Rp 30 triliun, bandara Kulonprogo di Yogyakarta Rp 10 triliun, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang megah itu "cuma" Rp 7 triliun. Atau, jika dikonversikan untuk anggaran pemerintah untuk infrastruktur Indonesia, itu ekuivalen dengan hampir dua tahun anggaran (Prasetiantono, 2017 ).

Keterlibatan Swasta

Kabarnya, pemerintah bakal merangkul pihak wasta untuk membantu pembiayaan. Namun kerjasama swasta dalam hal pendanaan infrastruktur, yang dalam hal ini membangun gedung pemerintahan agaknya sulit diimplementasikan. Sebab pihak swasta akan berpikir dua kali lantaran hampir tidak ada nilai investasi menggelontorkan sejumlah dana untuk hal tersebut. Jangankan itu, untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berbiaya Rp 74 triliun saja swasta terlihat gamang.
Halaman Selanjutnya....