Menimbang Pindah Ibu Kota

Oleh Mohammad Hafiz

Pemindahan ibu kota negara di negeri ini adalah kaji berulang. Bahkan sejak DKI Jakarta bernama Batavia. Alasannya tidak jauh berbeda, yaitu problem Jakarta yang sudah akut. Mulai dari kepadatan penduduk, banjir, kemacetan, sumber air bersih, masalah ekologis dan tata kota yang buruk lainnya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terganggunya fungsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi.

Pada awal abad 20, Pemerintah kolonial Hindia-Belanda telah memulai kegiatan pemindahan ibu kota, dari Jakarta ke Bandung. Kajian yang dilakukan oleh pemerintah kolonial menganggap Jakarta sudah tidak memenuhi standar kelayakan karena problem banjir yang terus saja berulang. Selain itu, anggapan bahwa Jakarta adalah kota yang kotor, panas, dan berpenyakit mengendap dalam pikiran orang-orang Belanda (Utama, 2017). Namun tidak kejadian, karena ekonomi Pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang memburuk.

Pemindahan ibu kota memang sempat terjadi pada 1946 dari Jakarta ke Yogyakarta, dan pada 1948, dari Yogyakarta ke Bukittinggi. Namun ketika itu republik ada dalam situasi darurat perang. Pemindahan hanya sementara dan tidak defenitif.

Setelah itu, Presiden Sukarno punya wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya. Sedangkan di era Soeharto, wacana pemindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat. Bahkan Soeharto sampai menerbitkan Keppres tentang pengembangan kawasan Jonggol menjadi kota mandiri. Pada zaman Presiden B.J. Habibie, juga pernah mewacanakan pemindahan lokasi ibu kota ke Sidrap, Sulawesi Selatan. Akantetapi semuanya, tak rampung karena berbagai faktor.
Halaman Selanjutnya....