Mengenal Klientelisme Politik, Ketika Untung-Rugi Mengalahkan Etnisitas

Melalui jaringan klientelisme, kontrol terhadap birokrasi, lembaga dan pemimpin etnis yang dilakukan oleh para kandidat hampir tak terhindarkan di pemilu. Ini karena kandidat maupun penyedia dukungan tidak berhitung soal ikatan primordial etnis tetapi kemenangan dan kepentingan politik di Pemilu.

Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), praktik klientelisme umumnya diterapkan oleh petahana yang memiliki kuasa dalam mengontrol dan mendayagunakan birokrasi bagi kepentingan politiknya. Ia memiliki otoritas untuk mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) di birokrasi, dari kabupaten hingga desa sesuai kepentingannya.

Di daerah - daerah Indonesia Timur yang merupakan daerah yang relatif heterogen dari segi etnis, etnisitas bahkan tidak terlalu mempengaruhi mobilisasi politik.

Penelitian saya tentang Mobilisasi Etnis di Pilkada Maluku Tengah tahun 2007-2017 di 15 desa di Maluku Tengah, menunjukan bahwa kandidat petahana yang berasal dari etnis kecil (etnis Lease) justru memenangkan Pilkada karena berhasil menggunakan jejaring klientelisme sebagai penyedia dukungan.

Meskipun mobilisasi politik intens dilakukan oleh etnis mayoritas (etnis Leihitu dan Seram), tapi kontrol terhadap birokrasi, raja dan lembaga adat di kedua etnis tersebut berhasil memenangkan petahana dari etnis yang berbeda.
Halaman Selanjutnya....