Mengagetkan, Ini Jejak Perdagangan Senjata Api dan Amunisi di Papua

Perdagangan senjata dan amunisi di Papua disebut sebagai fenomena gunung es, karena sejumlah fakta. Pertama, pelaku yang berulang. Kedua, jaringan transaksi beragam di banyak tempat. Ketiga, jalur transaksi sangat beragam yakni darat, laut dan udara. Keempat, peristiwa kontak tembak, penyerangan atau penyergapan terhadap aparat TNI dan POLRI, makin sering terjadi. Keenam, proses hukum hanya menindak pelaku di lapangan, sementara penyedia utama senjata api dan pemberi dana tidak diproses.

ALDP juga mencatat, ada banyak pihak yang terkait dengan transaksi senjata dan amunisi yang namanya disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi tidak ditindaklanjuti. Nama-nama itu mulai dari masyarakat sipil, hingga anggota TNI yang kesatuannya jelas disebutkan dalam dokumen.

"Mereka yang di atas itu tidak terungkap. Jadi yang selalu diproses adalah pelaku di lapangan. Padahal jelas, setiap senjata itu ada nomor serinya. Jadi kalau misalnya aparat TNI mau menindak tegas aparatnya, aparat kepolisian juga demikian, seharusnya bisa diungkapkan, siapa pelaku mulai dari jaringan yang di atas hingga pelaku di lapangan," papar Anum.

ALDP juga melaporkan, uang yang berputar dalam jual beli senjata di Papua berasal dari Dana Desa, dana hasil tambang dan dana yang beredar saat pesta demokrasi. Satu butir peluru dihargai antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu. Sepucuk pistol harganya antara Rp15 juta hingga Rp100 juta. Sedangkan senapan M16 dan M4 dibanderol harga Rp90 juta sampai Rp.330 juta per unitnya.

Motif perdagangan senjata adalah ekonomi, penguasaan sumber daya alam, pertentangan antara kebijakan keamanan versus penyelesaian konflik, urusan prestasi atau jenjang karier, serta rendahnya kesejahteraan aparat di lapangan.
Halaman Selanjutnya....