Menakar Janji Industrialisasi dan Hilirisasi Capres-Cawapres

Kebijakan industrial kerap didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah yang menargetkan pertumbuhan industri tertentu. Bentuknya bisa berupa kebijakan fiskal (berkaitan dengan pemasukan pemerintah) seperti subsidi biodiesel, maupun nonfiskal seperti TKDN smartphone dan larangan ekspor nikel. Kebijakan industrial juga dapat bersifat implisit, seperti kebijakan diskon pajak untuk riset.

Kebijakan industrial, seperti halnya kebijakan lain pada umumnya, tidaklah gratis. Pembebasan pajak dan subsidi jelas menekan APBN. Kebijakan nonfiskal pun, meski terkesan gratis, sebenarnya dibayar oleh industri lain, misalnya TKDN untuk pengadaan kereta listrik yang ongkosnya dibebankan pada pengguna layanan kereta rel listrik. Oleh karena itu, para paslon perlu memiliki analisis cost-benefit dan penggunaan indikator yang baik untuk melakukan evaluasi.

Dari ketiga pasangan calon ini, hanya AMIN yang memberikan target numerik terhadap sumbangsih sektor manufaktur terhadap PDB, yaitu meningkat dari yang sekarang 18.3% menjadi 22-23%.

Namun, sumbangsih sektor manufaktur terhadap PDB juga bukan indikator yang ideal. Pertama, fluktuasi indikator ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kuasa pemerintah, seperti performa industri non-manufaktur dan kondisi ekonomi global. Kedua, para paslon memerlukan indikator yang lebih eksplisit dan sudah cukup ajeg digunakan untuk menakar keberhasilan kebijakan industrialisasi.

Contoh satu indikator: RCA
Halaman Selanjutnya....