Membaca Arah Kebijakan Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2024 Tak Cukup dari Dokumen Visi-Misi

Wendy Andhika Prajuli, Binus University dan Curie Maharani, Binus University

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, para ahli Hubungan Internasional ditantang untuk menerka akan seperti apa arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan baru nanti. Dokumen visi misi kandidat presiden dan wakil presiden tentunya kini menjadi sumber data utama dalam memproyeksikan hal tersebut.

Namun, faktanya visi misi tertulis saja belum tentu akan benar-benar merefleksikan seperti apa arah kebijakan luar negeri kandidat secara praktiknya nanti ketika terpilih. Ini karena ada faktor idiosinkratik (siapa yang menjabat menteri luar negeri atau jabatan terkait lainnya) yang akan memengaruhi arah kebijakan politik luar negeri ketika rezim baru nanti berlangsung. Ada pula faktor institusional, yakni tentang seberapa terinstitusionalisasinya sebuah isu di dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Ini bisa terlihat dari adanya diplomasi Islam dan diplomasi gender selama periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko "Jokowi" Widodo, yang banyak dipengaruhi oleh menteri luar negeri yang menjabat di era-era tersebut.

Diplomasi Islam
Halaman Selanjutnya....