Membaca Arah Kebijakan Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2024 Tak Cukup dari Dokumen Visi-Misi

Dokumen visi misi Jokowi 2014 dan 2019 sebenarnya tidak mencanangkan diplomasi gender sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Dokumen tersebut hanya menyebutkan akan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, pemerintahan dan pembangunan serta menguatkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, namun tidak secara khusus menyentuh implementasi gender dalam kebijakan luar negeri.

Pada periode pemerintahan Jokowi, implementasi diplomasi gender merupakan hasil dari faktor idiosinkretik, yaitu Retno Marsudi sebagai Menlu. Sejak 2005, Retno (saat itu Direktur Eropa Barat, Kemenlu) telah mengedepankan wacana pengarusutamaan gender di dalam kebijakan luar negeri. Lalu ketika menjadi menteri, ia berusaha mengimplementasikannya.

Faktor idiosinkretik ini kemudian termanifestasi ke dalam Renstra Kemenlu 2015-2019 dan 2020-2024, dengan memasukkan semangat pengarusutamaan gender. Salah satu arah kebijakan adalah memperkuat penganggaran berbasis gender di Kemenlu dan menegaskan bahwa isu perempuan, perdamaian dan keamanan, akan tetap menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia.

Terkait hal itu, Renstra Kemenlu 2015-2019 menyebut Bali Democracy Forum (BDF), ASEAN, dan lembaga multilateral lainnya menjadi forum bagi diplomasi gender Indonesia.

Pada akhirnya, membaca arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan, khususnya pascapemilu 2024, kita juga perlu melihat faktor idiosinkretik dan institusional selain menelaah visi dan misi tiap kandidat presiden.
Halaman Selanjutnya....