Membaca Arah Kebijakan Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2024 Tak Cukup dari Dokumen Visi-Misi

Visi misi SBY periode 2004 dan 2009 tidak mencantumkan Islam sebagai bagian dari diplomasi luar negeri Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pemerintahan SBY menjalankan diplomasi Islam melalui beragam dialog lintas agama. Ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia selama kepemimpinannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014 selama periode SBY tidak memasukkan diplomasi Islam sebagai bagian dari arah kebijakan luar negeri. RPJMN 2010-2014 hanya mengakui Islam salah satu kekuatan Indonesia di dalam Hubungan Internasional. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 menyatakan bahwa kemampuan Indonesia memadukan Islam dan demokrasi merupakan salah satu kekuatan internasional yang harus terus dikembangkan.

Jadi, meskipun pemerintah sadar dan mengakui bahwa Islam adalah salah satu kekuatan diplomasi diplomas Indonesia, ini tidak serta merta menjadikannya prioritas pelaksanaan kebijakan luar negeri.

Inisiatif untuk mengimplementasikan diplomasi Islam dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri pada masa SBY datang dari Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri (Menlu) periode 2001-2009. Sebelumnya, Wirajuda telah aktif mendorong Indonesia mempromosikan Islam ke luar negeri melalui jalur diplomasi. Salah satunya melalui International Conference of Islamic Scholars (ICIS).

Inisiatif Wirajuda lalu diinstitusionalisasikan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri (Renstra Kemenlu) 2010-2014 yang menyebut bahwa untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan kawasan Amerika dan Eropa, salah satu strategi yang akan digunakan adalah "mempromosikan kompatibilitas demokrasi dengan nilai-nilai Islam kepada negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa berdasarkan pengalaman Indonesia."
Halaman Selanjutnya....