Membaca Arah Kebijakan Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2024 Tak Cukup dari Dokumen Visi-Misi

Dengan kata lain, selama masa Jokowi, posisi diplomasi Islam secara dokumentasi masih inkonsisten, namun tetap dilaksanakan dan berkelanjutan karena sudah terinstitusionalisasi di dalam kebijakan luar negeri.

Diplomasi gender

Visi misi SBY tahun 2004 dan 2009 tidak mengangkat isu gender di dalam diplomasi Indonesia. RPJMN 2004-2009 juga tidak membahas diplomasi gender. Sementara, RPJMN 2010-2014 hanya membahas gender dalam konteks hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, pelaporan transparansi dan akuntabilitas, dan penguatan hubungan bilateral dan peningkatan kerja sama serta pembangunan kapasitas dalam bidang hak asasi manusia (HAM).

Implementasi diplomasi gender pada masa SBY juga sebatas aktivitas business as usual berupa ratifikasi dan penandatanganan kerja sama antarnegara, seperti kerja sama pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender antara Indonesia dan Timor-Leste.

Perubahan terjadi pada periode pemerintahan Jokowi melalui sejumlah inisiatif, seperti menginisiasi pembentukan Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators pada 2019 dan Resolusi PBB 2538 tentang pelibatan perempuan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB.
Halaman Selanjutnya....